JAKARTA — Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) bersama Asosiasi Profesi Peduli Net Zero Emisi Karbon Indonesia (APZEKI) resmi menjajaki kemitraan strategis untuk mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi garda terdepan ekonomi hijau di daerah. Kolaborasi ini dirancang untuk mempercepat green financing, memenuhi regulasi, serta mengoptimalkan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di seluruh Indonesia.

Kerja sama ini digawangi langsung oleh Direktur Eksekutif ASBANDA, Wimran Ismaun dan Ketua Umum APZEKI, Agus Syabarrudin. Sinergi ini ditargetkan membuka sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru bagi Pemerintah Daerah (Pemda) sekaligus mendongkrak performa finansial BPD.

Solusi Regulasi dan Peluang Bisnis

Kemitraan ini membantu BPD mengatasi tantangan kepatuhan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

• Kepatuhan Regulasi: APZEKI memberikan asistensi teknis penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sesuai POJK Nomor 51/POJK.03/2017.
• Transformasi Bisnis: BPD diarahkan menjadi arranger, underwriter, hingga financier utama dalam proyek mitigasi perubahan iklim daerah (seperti REDD+, konservasi mangrove, dan energi terbarukan).

Tiga Keuntungan Finansial untuk BPD

Kolaborasi ekonomi hijau ini diyakini akan memberikan dampak profitabilitas langsung bagi BPD melalui tiga saluran utama:

• Pengendapan Dana Murah (CASA): BPD akan menjadi tempat pembukaan Escrow Account untuk penyelesaian transaksi perdagangan karbon domestik (IDXCarbon) maupun internasional.
• Lonjakan Fee-Based Income: BPD meraup pendapatan berbasis komisi dari lalu lintas transaksi finansial, kliring, dan administrasi perdagangan karbon.
• Ekosistem Pembiayaan Lanjutan: Melalui model Benefit Sharing, BPD dapat menyalurkan pembiayaan hijau lanjutan bagi UMKM dan petani di sekitar wilayah proyek.

Dorongan PAD dan Langkah Konkret ke Depan

Bagi Pemda selaku Pemegang Saham Pengendali, kerja sama ini menawarkan alternatif PAD baru berbasis komoditas ekologis lokal. ASBANDA dan APZEKI siap mengawal Pemda merumuskan draf Peraturan Daerah terkait Tata Kelola NEK.

Sebagai langkah awal, kerja sama ini akan diturunkan ke tingkat Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis. Beberapa bank daerah seperti Bank Bengkulu, Bank Kalsel, dan Bank Banten siap menjadi motor penggerak awal. Selain itu, program ini juga mencakup pelatihan dan sertifikasi manajemen karbon bagi SDM BPD serta ASN melalui LSP Manajemen Karbon Nusantara.(Red)